Ditemukan 2670633 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
365 ayat 2
Pph 4 ayat 2
Pasal 2 ayat (1)
360 ayat (2) kuhp
266 ayat(2)
Pemalsuan
Pasal 191 ayat (2)
Pasal351 ayat (2) kuhp
Register : 05-01-2017 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt. Tanggal 16 Februari 2017 — Pidana
- Satria Jaya Saputra Alias Satria Bin Sukri H. Gumai
311 — 270
311 — 270
(2) ke1 dan ke2 KUHP;Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Satria Jaya Yudha Alias Satria BinSukri H.
(2) ke1 dan ke2 KUHP;AtauKedua:Bahwa terdakwa Satria Jaya Yudha Aliass Satria Bin Sukri H.
Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kKedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke2 dan ke2Kitab Undangundang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1. Barang siapa;2.
Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur kelima dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu telah terpenuhi;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke1dan ke2 Kitab Undangundang Hukum Pidana telah terpenuhi, makaperbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis
Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa menyesali perouatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaTerdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke1 dan ke2 Kitab Undangundang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab Undangundang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 05-01-2017 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 13/Pid.B/2017/PN Snt. Tanggal 16 Februari 2017 — Pidana
- Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi
201 — 0
201 — 0
Register : 05-01-2017 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 12/Pid.B/2017/PN Snt. Tanggal 16 Februari 2017 — Pidana
- Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi
307 — 256
307 — 256
kekerasan atau ancaman kekerasanterhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan ataumempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untukmemungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetapmenguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam dalam sebuah rumahatau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalamkereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang ataulebin dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 365 ayat
(2) ke1 dan ke2 KUHPidana;2.
Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2017/PN Snt.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kKedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2)
(2) ke1dan ke2 Kitab Undangundang Hukum Pidana telah terpenuhi, makaperbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka
(2) ke1 dan ke2 Kitab Undangundang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab Undangundang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1777/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LOTTE TRADE AND DISTRIBUTION
282 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
282 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1777/B/PK/Pjk/2019Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Mei 2010 Nomor00010/240/10/019/14 tanggal 30 Desember 2014, atas nama PTLotte Trade and Distribution, NPWP 21.054.663.6019.000,beralamat di Jalan Pela Raya Nomor 81, Gandaria Utara,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan alamat korespondensi di(d.a. PT RB Prima Konsultan) Gedung Wirausaha Lantai 5, JalanH.R.
(2) Masa Pajak Mei 2010 Nomor00010/240/10/019/14 tanggal 30 Desember 2014, atas nama PemohonHalaman 4 dari 8 halaman.
(2) Finaltelah didukung dengan SPT Masa Pajak Mei 2010 dan buktipemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang oleh Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali didalilkan sebagai reklasifikasi PPh Pasal23 adalah tidak benar dan juga tidak terdapat adanya unsur kerugianpendapatan negara, apabila terjadi perbedaan dalam pandangan hukumhanya lebih bersifat administrasi semata dan merupakan pergeseranMata Anggaran Penerimaan (MAP) saja dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali
) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanHalaman 5 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 1777/B/PK/Pjk/2019Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 23ayat (1) UndangUndang Pajak Penghasilan;b.
Putus : 19-02-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 807/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMINDO PRIMAKARYA
240 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
240 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 807/B /PK/PJK/2013Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final MasaPajak Juni Tahun Pajak 2008 Nomor: 00022/240/08/441/10 tanggal 23 April2010, atas nama: PT.
Telekomindo Primakarya NPWP 01.767.492.0441.000,alamat: Jalan Aceh Nomor 64 Merdeka Kota Bandung, sehingga besarnyaPajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) masa Juni 2008 dihitung kembali denganperhitungan sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Jumlah DPP PPh Pasal 4 ayat (2) 2.654.931 .885PPh Pasal 4 ayat (2) Terutang 108.626.875Kredit Pajak 41.293.286PPh Kurang (lebih) bayar 67.333.589Sanksi Administrasi 29.626.779Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar 96.960.368 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang
Bahwa bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketakoreksi positif DPP PPh Pasal 4 ayat (2) atas objek sewa tanahdan/atau bangunan berupa sewa tower (BTS) sebesarRp.294.447.278.00 ini adalah selain terkait yuridis juga masalahpembuktian. terkait pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final atasobjek sewa tanah dan/atau bangunan berupa sewa tower (BTS);b.
bahwa atassewa bangunan berupa tower (BTS) tersebut terutang PPhPasal 4 ayat (2) yang bersifat Final;i.
(2);Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, telah jelas dan sangatmeyakinkan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturanperpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat(2) UndangUndang Pajak Penghasilan jo.
Putus : 19-05-2011 — Upload : 13-06-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 36/Pid. B/2011/PN-SBG Tanggal 19 Mei 2011 — ELISABETH LUMBANTOBING
322 — 283
322 — 283
perbuatannya maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkanunsurunsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila pebuatan yangdilakukannya telah memenuhi unsurunsur tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif yaitu kesatu: perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalampasal 266 ayat(1) KUHP ATAU Kedua: perbuatan terdakwa diatur dan diancampidana dalam pasal 266 ayat
(2) KUHP dan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntutumum tersebut maka berdasarkan faktafakta yuridis tersebut diatas PengadilanNegeri akan mempertimbangkan unsurunsur sebagaimana dalam dakwaan Keduayang lebih bersesuaian dengan faktafakta yuridis dipersidangan ;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan langsung mempertimbangkanunsurunsur sebagaimana dalam dakwaan Kedua dari penuntut umum tersebut yaitusebagai berikut :1.
terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban dananaknya;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum;e = Terdakwa berlaku sopan di persidangan;19e Terdakwa berterus terang dipersidangan, dan mengakui perbuatannya sertamenyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya;e Bahwa perbuatan terdakwa dilakukannya karena terdakwa merasa telah sah hidupbersama sebagai isteri dari Alm.Binsar Sigalingging dan diketahui oleh keluargadari Alm.Binsar Sigalingging;Mengingat, ketentuan pasal 266 Ayat
(2) KUHP dan mempedomani KUHAP sertaketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :MENGADILIe Menyatakan terdakwa ELISABETH LUMBANTOBING telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan akteautentik yang isinya dipalsukan;e Menghukum ia terdakwa ELISABETH LUMBANTOBING tersebut diatasoleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan denganketentuan Pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali ada putusanhakim untuk itu yang menyatakan
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964 K/Pid/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — TAFSIRUDIN bin SUKARYA (Alm.)
47 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 24-05-2012 — Putus : 02-03-2010 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 237/PID.B/2009/PN.MRK Tanggal 2 Maret 2010 — FRANS BRUNO
61 — 19
61 — 19
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat(2) KUHP.SUBSIDAIR :w Bahwa terdakwa FRANS BRUNO TADIKAHOL pada hari Sabtutanggal 19 September 2009 sekitar jam 15.00 WIT atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan September 2009 bertempat di Jalan Mangga Dua Distrik MeraukeKab Merauke atau setidaktidanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap
Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatansebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukanperbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka harus dapatdibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair melanggar pasal 351 ayat
(2)KUHP dan Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga untukmembuktikan kesalahan Terdakwa maka pertamatama yang harus diperiksa terlebihdahulu adalah dakwaan Primair dan apabila tidak terbukti barulah dakwaan Subsidairdibuktikan, namun apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidairtidak perlu dibuktikan lagi;1.
(2)KUHP telah terbukti terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidanayang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwaharuslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primairtersebut, dan oleh karenanya terhadap dakwaan Subsidair berikutnya tidak perludipertimbangkan dan dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 351 ayat(2) KUHP tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah
amarputusan dibawah ini dipandang setimpal dengan perbuatan terdakwa ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP,lamanya terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan terdakwadengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan yang sah, maka agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaanpidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat
Putus : 21-09-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1036 K/Pid/2023 Tanggal 21 September 2023 — STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (almarhum)
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-01-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN SIBOLGA Nomor 494/PID.B/2012/PN.SBG Tanggal 21 Januari 2013 — FRANSYAH ARAFAH PASARIBU Als APRANSYAH
290 — 206
290 — 206
Victoria, dokter pada Rumah Sakit Bantuan01.08.02 Sibolga.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 360 ayat (2) KUHP.Kedua.Bahwa ia terdakwa FRANSYAH ARAFAH PASARIBU AliasAPRANSYAH, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 04.30 Wib atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 bertempat di Jalan S.M RajaSimpang tugu Beo, Kel. Aek Muara Pinang, Kec.
Victoria, dokter pada Rumah Sakit Bantuan01.08.02 Sibolga.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan.Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsidan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umumdalam perkara ini
(2) KUHP atau Kedua pasal 360 ayat (1) KUHP atau Ketigapasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,sehingga terhadap dakwaan yang demikian susunannya, Majelis dalammempertimbangkan dakwaan tersebut setelah melihat fakta yang terungkapdipersidangan, apakah dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebutdapat dibuktikan oleh Penuntut Umum.Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telahberpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur
dari Pasal 360ayat (2) KUHP, sehingga dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terbukti pula secarasah menurut hukum dan meyakinkan.Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, Majelis akan meninjau apakahbenar dakwaan alternatif kesatu tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menuruthukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak.Menimbang, bahwa dakwaan alternative kesatu Pasal 360 ayat (2) KUHPtersebut mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1 Barang siapa.2 Karena kesalahannya (kealpaannya)
Victoria, dokter pada Rumah Sakit Bantuan01.08.02 Sibolga.15Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke2, dari pasal 360 ayat (2)KUHP tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke1 barang siapa di mukatelah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkaraini, yaitu sebagai orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkanluka.Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dari 360 ayat (2)KUHP tersebut, maka Majelis berpendapat dan sependapat dengan
Register : 17-05-2006 — Putus : 19-06-2006 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 276/Pid.B/2006/PN.Mkt Tanggal 19 Juni 2006 — SUYONO
167 — 54
167 — 54
SoekandarMojokerto Nomor : 370/74.4/416211/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang ditandatangani oleh dokter Andika Yudha Kristanto ; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimanadalam pasal 360 ayat (2) KUHpidana ;Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan dan ditanyakankepada terdakwa apakah ia telah mengerti maksudnya, terdakwa menyatakan telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak ingin
terus melaju sampai dihentikan wargamasyarakat ; Bahwa namun demikian terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan saksikorban, bahkan antara terdakwa dan saksi korban telah terjadi perdamaian ; Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana Visum EtRepertum tanggal 30 januari 2006 No.370/74..4/416.211/2006 ;Menimbang, bahwa oleh jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa dengandakwaan Subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 360 (1) KUHP dan Subsidairmelanggar pasal 360 ayat
(2) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut umumdengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikandakwaan Primair yaitu pasal 360 (1) KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.Barang siapa ;2.Karena kesalahannya/kealpaannya ;3.Menyebabkan orang luka berat ;Menimbang, bahwa unsur pertama barang siapa dimaksudkan adalah setiapsubyek Hukum pelaku tindak pidana yang mampu dan dapat bertanggung jawab atassegala perbuatannya secara hukum ;Menimbang
Putus : 16-04-2012 — Upload : 01-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 118/PID.B/2012/PN.SBG Tanggal 16 April 2012 — AHMAD AZMAR PASARIBU
230 — 81
230 — 81
Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di mukapersidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa AHMAD AZMAR PASARIBU, terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadapketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) UU RI No.5tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyadalam dakwaan tunggal.2 Menjatuhkan
(2), perbuatan mana dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut : Bermula pada saat terdakwa membawa 8 (delapan) ekor hewan/satwa langkajenis trenggiling yang dimasukkan kedalam keranjang ayam dan 1 (satu) karung goniplastik berisi sisik hewan trenggiling seberat + 1.450 gr (seribu empat ratus lima puluhgram) dari pulau Nias menuju Sibolga dengan mengendarai truck colt diesel denganupah membawa sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan apabila tiba di Sibolgamaka terdakwa akan menerima upah
(2) jo Pasal21 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan mengerti maksud Dakwaan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukanEksepsi :Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksisaksisebagai berikut :Saksi I WAHYU HIDAYAT, memberikan keterangan di bawah Sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari
(2) jo Pasal 21 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Unsur Setiap Orang ;2 Unsur Dilarang untuk menangkap, melukai, menyimpan, memiliki,memelihara, menangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan hidup dan mati;Ad. 1.
(2) jo Pasal 21 ayat (2) UU RI No.5Tahun 1990, dan segala peraturan perundang undangan yang berkenaan denganperkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa AHMAD AZMAR PASARIBU telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut satwayang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati ;Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor: 118/Pid.B/2012/PN.Sbg.Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu selama 4(empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah
Putus : 18-07-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 218 / PID.B / 2013 / PN. SBG Tanggal 18 Juli 2013 — SUBUR LUMBAN GAOL ; SASTRO WIJOYO PARDOSI
222 — 101
222 — 101
Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yangisinya pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa I SUBUR LUMBAN GAOL, dan Terdakwa II SASTRO WIJOYOPARDOSI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukanpelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) UU RI No.5 tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
BK 1588 BF adalah tanpa izin dari instansikementrian kehutanan adalah melanggar pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a danhuruf b UU No.5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa, jumlah atau populasi landak yang dilindungi semakinberkurang di alam sehingga dapat mengakibatkan punahnya satwa landak tersebut di alamIndonesia ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidakberkeberatan;Menimbang
Raya Menteng 344BMedan Denai ;e Bahwa terdakwaterdakwa tidak ada izin mengangkut satwa landak tersebut;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakahperbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum kepada Terdakwa ;Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatifsebagaiberikut :1 Kesatu : Melanggar pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a UURI No.5 tahun1990 ; atau2
Kedua : Melanggar pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf d UURI No.5 tahun1990 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan bahwa terdakwatelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pelanggaran menangkap, melukai,membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan hidup sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf aUURI No.5 tahun 1990 dalam dakwaan kesatu ;Menimbang, bahwa
berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, majelis hakimsependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan pertama melanggar pasal 40 ayat (2)jo pasal 21 ayat (2) huruf a UURI No.5 tahun 1990 yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Unsur Setiap Orang ;3 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidupdan mati;Ad. 1.
Putus : 18-02-2013 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 512/PID.B/2012/PN.SBG Tanggal 18 Februari 2013 — PEA SIMAMORA.
92 — 51
92 — 51
FerdinandLumbantobing, selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kolang guna proseslebih lanjut.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi danmemohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalamperkara ini telah mengajukan 3 (tiga
kebetulan berada disitu terdakwalangsung mengetapel kepalanya sebanyak dua kali dan terdakwa memukul kepalanya danmenyiramkan air cuka getah kemukanya lalu terdakwa menyerahkan diri ke PolsekPoriaha guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;eBahwa benar terdakwa tidak adadidampingi oleh Pengacara ;e Bahwa benar terdakwa merasa bersalahdan menyesali perbuatannya ;Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengandakwaan Kesatu pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua pasal 351 ayat
(2) KUHP;Menimbang bahwa, apabila memperhatikan susunan bentuk surat dakwaan PenuntutUmum adalah berbentuk dakwaan Alternative ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaanKesatu pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua pasal 351 ayat (2) KUHP dengan unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Barang siapa ;2 Dengan sengaja ;3 Melakukan penganiayaan terhadap orang lain ;Ad. 1.
perkara ini maka statusnya akandisebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan pidana kepada terdakwa, makaterlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankanpidana bagi diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;e Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ;e terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;Mengingat pasal 351 ayat
(2) KUHPidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: 1.
Putus : 10-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2149/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS
323 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
323 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2149/B/PK/Pjk/2019PUT105734.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00588/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 April 2016,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Masa Pajak April 2010 Nomor:00037/240/10/053/15 tanggal
28 Januari 2015, dengan demikianperhitungan pajak penghasilan tersebut seharusnya adalah sebagai berikut: Jumlah Menurut Bib eleatn Pemohon Banding (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 122.213.796.7342 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang 2.994.913.627 3 Kredit Pajak:a.
alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi DPP PPh Final Pasal 4 Ayat (2) DariProcurement Sebesar Rp213.280.202.264,00; dan Koreksi DPP PPhPasal 4 Ayat (2) Dari Percentage Of Completion (Selisin Tarif) SebesarRp62.758.843.851,00 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan
Selanjutnya, dalam halPercentage Of Completion (Selisin Tarif) Sebesar Rp62.758.843.851 ,00menurut fakta hukum Termohon Peninjauan Kembali tidak/belummemiliki Sertifikasi (Kualifikasi Usaha) yang dikeluarkan oleh LembagaPengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sehingga atas penghasilanWajib Pajak penyedia jasa pelaksana konstruksi dikenakan PPh FinalPasal 4 ayat (2) dengan tarif 4% sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat(1) huruf b PP51/2008.
Dengan demikianMajelis Hakim berkeyakinan dan berketapan bahwa koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo telahdalakukan secara terukur dan mencerminkan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB), karenanya tetap dipertahankankarena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum jo. Pasal 5 ayat (1)huruf c UU PPh jo.
Putus : 18-05-2011 — Upload : 14-09-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 168 /PID.B /2011/PN.SBG Tanggal 18 Mei 2011 — RUDY ASIMA SIMATUPANG
154 — 101
154 — 101
(2) UU RI.
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. w Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat(2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan terdakwa .....w Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat(2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
perbuatannya ; Menimbang, bahwa .....aen Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akandikurangkan seluruhnyanya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;w Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 21 jo 193 ayat (2) b KUHP,cukup alasan memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;w Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka iapatut dibebani untuk membayar biaya perkara. n Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan terlebih dahulumempertimbangkan
Halhal yang meringankan : e Terdakwa bersikap sopan dan jujur mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya .n Mengingat ketentuan dari Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Pasalpasal dari KUHP serta PeraturanPeraturan lain yangerhubungan dengan perkara ini i MENGADILI1.
Putus : 29-07-2019 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455 K/Pid/2019 Tanggal 29 Juli 2019 — SARIPUDIN, S.E., M.Si. alias LA BARIO bin LA AMALA
686 — 564 — Berkekuatan Hukum Tetap
686 — 564 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;Terdakwa diajukan di depanpersidangan Pengadilan NegeriSamarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :Dakwaan PertamaDakwaan KeduaDakwaan KetigaKUHP,; atauKUHP; atauKUHP:Mahkamah Agung tersebut;: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1): diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2): diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke4Membaca Tuntutan Pidana Penuntut
Umum pada Kejaksaan NegeriSamarinda tanggal 13 Desember 2018 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa SARIPUDIN, S.E., M.Si. alias LA BARIO bin LAAMALA terbukti bersalan melakukan tindak pidana menggunakan surat1.palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHPtersebut dalam Dakwaan Kedua;.
pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankanbagi Terdakwa :Keadaan yang memberatkan : Terdakwa selaku Lurah Gunung Lingai tidak memberikan contoh yangbaik kepada masyarakat; Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Frengky EriadiThio;Keadaan yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa tulang punggung keluarga;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 263 Ayat
(2) KUHP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganHal. 13 dari 15 hal.
Putus : 27-03-2014 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 60 /PID.B/2014/PN-SBG Tanggal 27 Maret 2014 — MUJURUDDIN PANGGABEAN alias MUJUR ;
369 — 167
369 — 167
Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dalamperkara ini;Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang memohonagar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan: 1 Menyatakan terdakwa MUJURUDDIN PANGGABEAN alias MUJUR terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaanyang mengakibatkan luka berat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan pasal 351 ayat
(2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan terlampir;2 Menjatuhkan pidana penjara terdakwa MUJURUDDIN PANGGABEAN aliasMUJUR selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwadidalam tahanan.3 Menyatakan agar terdakwa MUJURUDDIN PANGGABEAN alias MUJURdibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebutterdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun terdakwa secara lisan memohonkeringanan hukuman
digigitterdakwa;Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkanatas perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila pebuatan yangdilakukannya telah memenuhi unsurunsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal351 ayat
(2) KUHP sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh unsurunsur dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur dalamdakwaan penuntut umum tersebut yaitu sebagai berikut:1.
(2) KUHP dan mempedomani KUHAPserta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:MENGADILI1 Menyatakan bahwa terdakwa MUJURUDDIN PANGGABEAN Alias MUJURtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenganiayaan mengakibatkan luka berat;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUJURUDDIN PANGGABEAN AliasMUJUR tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama (satu)Tahun dan 4 (empat) Bulan ;3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh
Putus : 17-09-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 281/PID.B/2012/PN.SBG Tanggal 17 September 2012 — ISMA YANTI Br POHAN
757 — 555
757 — 555
(2) UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Isma Yanti Br Pohan dengan pidanapenjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan;3 Menyatakan barang bukti berupa : (satu) unit handphone merk Nokia C5 warna hitam; Bungkusan rokok In Mild yang berisikan 7 (tujuh) paket shabushabu yangdibungkus plastic
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. AtauKedua: Bahwa dia terdakwa ISMA YANTI BR. POHAN, pada hari Jumat tanggal 06April 2012 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanApril tahun 2012, bertempat di JIn.
(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menyatakan bahwaterdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, atau memiliki hasilhutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yan diambil atau dipungutsecara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan ,Majelis sependapat dengan Penuntut Umum memilih untuk membuktikan dakwaankesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,yang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Unsur Barang siapa;2 Unsur Tanpa Hak;3 Unsur Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar , meyerahkan atau menerima NarkotikaGolongan I dalam
(2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;MENGADILI: 1.
Putus : 24-08-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 865 K/Pid/2023 Tanggal 24 Agustus 2023 — BONAVENTURA ABUNAWAN
78 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap